Sekolah Standar Nasional
Konsep dan kebijakan SSN di jenjang SMP tersebut telah diimplementasikan kepada 602 SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia mulai tahun 2004. langkah awal yang dilakukan adalah dengan menetapkan sekolah sebagai SSN melalui penjaringan atau seleksi dengan berbagai kriteria standar yang sesuai dengan UUSPN. Selanjutnya sekolah diberikan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan untuk membuat rencana pengembangan sekolah (RPS) dan implementasi KBK untuk 10 mata pelajaran. Untuk pengembangan sekolah dan pelaksanaan KBK tersebut, tiap sekolah SSN diberi pancingan dana selama tiga tahun. Pada tiap triwulan, sekolah SSN memberikan pelaporan kemajuannya, dan akhir tahun melaporkan hasil-hasil kegiatannnya. Dan untuk mewujudkan quality ansurance, pihak Direktorat PLP melakukan monitoring dan evaluasi pada akhir tahun, yang sekaligus untuk menentukan apakah sekolah yang bersangkutan masih layak atau tidak sebagai SSN. Dengan demikian, dalam perjalanannya, sangat dimungkinkan terjadi perubahan status sekolah menjadi sekolah potensial apabila ternyata pelaksanaan SSN tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam melakukan pembinaan SMP sesuai dengan dinamika perkembangan sekolah-sekolah yang ada.
Hasil Pelaksanaan SSN
Dalam upaya penjaringan informasi dan data yang secara akademik dan policy dapat dipertanggungjawabkan, maka Direktorat PLP melaksanakan monitoring evaluasi (ME) terhadap sekolah SSN. Hal-hal utama yang dapat diungkapkan adalah berbagai data tentang pelaksanaan program SSN, khususnya dalam hal : a) penguatan MBS, b) inovasi pembelajaran, c) peningkatan kondusivitas belajar, d) peningkatan profesionalisme guru, dan e) penggalangan partisipasi masyarakat serta program lain yang mengarah pada pencapaian SNP. Adapun hasil-hasil dari kajian dan analisis yang telah dilakukan secara garis besar dapat diketahui bahwa :
Secara umum pelaksanaan program SSN di sekolah telah mampu memberikan peningkatan berbagai aspek, baik akademik maupun nonn akademik. Dalam aspek akademik 74 % sekolah SSN meningkat secara signifikan nilai ujian akhirnya (UAN-nya) dari sebelum malaksanakan SSN hingga sesudah melaksankan SSN. Di samping itu pada variabel intangible (misalnya motivasi) juga mengalami peningkatan yang cukup berarti baik untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Perubahan juga terlihat pada animo (pendaftar) siswa setelah status sekolah stndar nasional ditetapkan. Hal ini terkait erat dengan respons masyarakat terhadap kehadiran sekolah standar nasional di wilayahnya. Diketahui bahwa masyarakat pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan juga tingkat provinsi merespon sangat positif adnya sekolah standar nasional (SSN) tersebut.
Apabila dilihat secara lebih rinci dari aspek kinerja sekolah yang didasarkan atas delapan standar nasional pendidikan, maka hampir 78 % dari 602 sekolah memenuhi standar minimal yang ditetapkan yaitu 70 % dari kriteria yang ditetapkan pada standar minimal yang ditetapkan pada standar minimal tersebut. Dari sisi kinerja ini nampak yang perlu mendapatkan perhatian adalah para aspek proses, baik proses pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dari sisi input sebagian besar sekolah sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (khususnya pada kelas VII), namun masih ada beberapa sekolah yang belum komprehensif dalam pelaksanaannya. Dari sisi output secara umum telah terjadi peningkatan yang berarti, khususnya dari sisi prestasi akademik (UAN).
Secara kuantitatif, apabila dilihat dari sisi kinerja dan prestasi yang termasuk amat baik diantaranya adalah, SMPN 1 Ungaran, SMPN 1 Margahayu, SMPN 1 Tasikmalaya, SMPN 5 Yogyakarta, SMPN 2 Pati, SMPN 1 Godong, SMPN 2 Ciamis, SMPN 2 Pare-pare, SMPN 1 Konawe Selatan, SMPN 1 Bangkep, SMPN 1 Mamuju, SMPN 1 Namlea, SMPN Surabaya, SMPN 6 Surabaya, SMPN 1 kendari, SMPN 1 Manado, SMPN 1 Palu, SMPN 2 Palu, SMPN 1 Gorontalo, dan beberapa sekolah lainnya.
Disisi implementasi program, lebih dari 85 % sekolah SSN sudah melaksanakan program-program SSN dengan baik. Program-program yang dilaksanakan dan dikembangkan antara lain pengembangan standar isi (KBK), standar fasilitas, standar kelulusan, standar pengelolaan (Khususnya pengembangan MBS), standar proses dengan pengembangan CTL, dan standar penilaian sesuai dengan kriteria yang diterapkan Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas.
Keterlibatan dari Pemda (baik propinsi maupun Kabupaten/Kota. dalam membina dan memantau pelaksanaan program SSN dimana perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang, sekaligus memberdayakan atau mengoptimalkan sumber daya daerah. Hal ini sesuai dengan konsep ke depan yang harus terjadi koordinasi yang positif dan efektif antara pusat, dan daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Dalam kontek koordinasi perlu dilakukan pemantauan secara berkelanjutan oleh jajaran birokrasi daerah, khususnya birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, selain juga harus dioptimalkan tenaga fungsional (pengawas) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana sekolah SSN berada
Kesimpulan
Kehadiran SSN di daerah baik propinsi maupun kabupaten secara umum mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi, baik dari sis birokrasi Dinas Pendidikan maupun dari sisi masyarakat pada umumnya. Hal ini terungkap melalui hasil analisis data yang ditemukan serta pengkajian mendalam yang dilakukan oleh Direktorat PLP, dimana terungkap bahwa peran pemda dan masyarakat, dan juga di daerah-daerah tertentu telah menggunakan konsep SSN untuk mengembangkan sekolah di wilayah masing-masing dengan mengacu kepada arah Standar Nasional Pendidikan.
Sebanyak 602 sekolah yang dimonitoring dan dievaluasi terungkap bahwa 85% yang telah memenuhi standar minimal (70%) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SPM dan SNP. Sisi lain menunjukkan bahwa dari tiga aspek (input, proses dan output) yang paling lemah rentang nilainya adalah pada aspek proses, khususnya dalam proses inovasi pembelajaran.
Penting untuk dilibatkan pihak pemda dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program, khususnya dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah (RPS). Hal ini penting mengingat ”ketidak-konsistenan” program umumnya disebabkan oleh sangat dominannya peran kepala sekolah dalam menjalankan program sekolah (lemahnya koordinasi internal sekolah).
Dinas Pendidikan Kab/Kota harus ikut bertanggung jawab terhadp perkembangan dan peningkatan mutu SSN, yang diwujudkan dalam bentuk memberikan perhatian yang serius terhadap sekolah-sekolah di daerahnya yang sudah mempunyai label SSN.
